Dalam kunjungan kerja tersebut, Bupati Bima didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima Suwandi, ST., MT, serta Fungsional Perencana Bappeda Kabupaten Bima Bijak Brilianto, S.STP. Rombongan diterima dalam audiensi resmi di Aula Kementerian PUPR RI oleh Staf Ahli Menteri PUPR Edy Juarsa, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Krisno Yuwono, dan Kepala Pusat Analisis Kebijakan Ahmad Taufiq.
Bupati Bima menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan kebijakan dan visi pembangunan nasional, khususnya dalam percepatan pemulihan dan peningkatan infrastruktur dasar.
“Tatap muka ini sangat penting untuk memastikan kebutuhan prioritas daerah dapat terintegrasi dengan program nasional. Fokus utama kami adalah perbaikan konektivitas pascabencana, khususnya pada Jembatan Nangaraba dan ruas Daru–Jala Nggembe yang terdampak banjir,” ujar Ady Mahyudi.
Selain konektivitas, Pemerintah Kabupaten Bima juga mengusulkan rekonstruksi sejumlah ruas jalan prioritas, penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pemenuhan kebutuhan air bersih melalui peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Monta (IPA Pelaparado), Belo Selatan, dan Sanggar.
Di sektor lingkungan, pengelolaan persampahan turut menjadi perhatian dengan usulan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di wilayah Waduwani, Sape, dan Bolo.
Sementara untuk peningkatan layanan publik, Bupati Bima juga mengajukan usulan peningkatan RSUD Sondosia, pembangunan gedung kantor perangkat daerah, serta penataan landscape Masjid Agung Bima.
Pihak Kementerian PUPR menyambut positif usulan yang disampaikan, karena dinilai sejalan dengan prioritas nasional, terutama dalam penguatan konektivitas wilayah dan ketahanan pangan.
Kementerian PUPR juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk segera melengkapi Readiness Criteria melalui sistem informasi kementerian agar usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan diintervensi melalui skema Instruksi Presiden (Inpres).
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bima sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional.
#S1
