Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bima Ady Mahyudi didampingi Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy. Selain trofi penghargaan, Kabupaten Bima juga memperoleh bantuan dana sebesar Rp 2 miliar sebagai daerah terbaik kedua tingkat kabupaten dalam kategori pengendalian inflasi.
Pada kategori kabupaten, Kabupaten Sumba Timur meraih peringkat pertama dengan hadiah Rp 3 miliar, sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara berada di posisi ketiga dengan hadiah Rp 1 miliar. Untuk kategori pemerintah kota, penghargaan terbaik pertama diraih Kota Tual, Maluku. Sementara tingkat provinsi diraih Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ajang apresiasi tersebut dihadiri kepala daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dari wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.
Kategori pengendalian inflasi menilai konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi, kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran, serta efektivitas program pengendalian inflasi daerah.
Bupati Bima Ady Mahyudi mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas berbagai program strategis pemerintah daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program strategis yang berfokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” kata Ady.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima Hariman menjelaskan, penanganan kemiskinan dilakukan melalui kolaborasi 16 perangkat daerah dan 21 puskesmas dengan dukungan 127 subkegiatan serta total anggaran Rp 248,2 miliar.
Program tersebut difokuskan pada tiga strategi utama, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial dan program perlindungan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan dan bantuan usaha, serta penanganan kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
Menurut Hariman, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bima pada 2025 turun menjadi 12,59 persen atau menurun 0,32 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara angka kemiskinan ekstrem turun dari 2,04 persen pada 2024 menjadi 0,41 persen pada 2025.
Pemerintah Kabupaten Bima juga mengalokasikan anggaran Rp 53,86 miliar untuk percepatan penurunan stunting yang tersebar pada 13 perangkat daerah. Intervensi dilakukan melalui peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, sanitasi, dan edukasi masyarakat.
“Hasilnya, target penurunan stunting sebesar 17,33 persen pada 2025 berhasil ditekan menjadi 12,22 persen,” ujar Hariman.
Dalam pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten Bima membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/100/03.4 Tahun 2025. Tim tersebut diketuai Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi dengan Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan sebagai sekretaris tim.
Tim bertugas menyusun kebijakan pengendalian inflasi daerah serta melakukan koordinasi penanganan inflasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait.
#S1
