PRIMA NTB Minta Polemik Program MBG Diselesaikan Lewat Dialog

Mataram, Solusinewsntb. – Ketua Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Irfan, mengajak masyarakat menyikapi berbagai dinamika dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengedepankan dialog dan mekanisme konstitusional. Menurut dia, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif dan berdasarkan fakta.

Irfan mengatakan setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan publik terbuka untuk dievaluasi. Karena itu, berbagai masukan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebaiknya disampaikan secara konstruktif agar dapat menjadi bahan perbaikan.

Bacaan Lainnya

“Perbedaan pandangan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, yang perlu dijaga bersama adalah bagaimana perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu persatuan maupun stabilitas daerah,” kata Irfan di Mataram.

Menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Meski demikian, ia mengakui pelaksanaannya masih dapat menghadapi berbagai kendala di lapangan yang memerlukan evaluasi dari seluruh pihak terkait.

Irfan berharap masyarakat berperan aktif memberikan kritik dan saran yang berbasis data sehingga setiap persoalan dapat segera diperbaiki tanpa memunculkan polemik yang berkepanjangan.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat memicu kesalahpahaman dan berpotensi mengganggu situasi keamanan serta ketertiban masyarakat.

Selain itu, Irfan menilai komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah. Dengan cara itu, pelaksanaan kebijakan publik dapat terus disempurnakan demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap menjaga ketertiban saat menyampaikan aspirasi. Menurut Irfan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin konstitusi, namun pelaksanaannya harus tetap mematuhi ketentuan hukum serta menghormati hak masyarakat lainnya.

“Yang dibutuhkan saat ini adalah komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik. Dengan mengedepankan dialog dan semangat persatuan, setiap persoalan dapat diselesaikan tanpa mengorbankan stabilitas daerah,” ujarnya.

#S1

Pos terkait