Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bima, Agus Salim, didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris BPBD Hardiansyah serta Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD M. Nurul Huda. Pertemuan tersebut membahas pemutakhiran data kebencanaan, dampak kekeringan, hingga kebutuhan penanganan darurat di wilayah terdampak.
Agus Salim meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa bergerak cepat serta memperkuat koordinasi untuk mencegah meluasnya dampak bencana. Menurut dia, pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.
“Kami meminta seluruh kepala desa mengimbau masyarakat agar menjaga wilayahnya masing-masing sehingga tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan juga harus dipastikan terpenuhi dengan baik,” kata Agus Salim dalam rapat tersebut.
Ia juga mendorong pembentukan tim khusus lintas sektor agar penanganan kekeringan dan karhutla dapat dilakukan secara terpadu, cepat, dan efektif.
Data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Bima menunjukkan musim kemarau tahun 2026 yang diperkuat fenomena El Niño berpotensi memicu kekeringan di 40 desa yang tersebar pada 13 kecamatan. BPBD memperkirakan sebanyak 8.665 kepala keluarga atau sekitar 27.343 jiwa berpotensi terdampak.
Sebagai langkah awal, BPBD bersama instansi terkait telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh air.
Rapat koordinasi juga menghasilkan sejumlah kesepakatan mengenai pembagian tugas antarorganisasi perangkat daerah untuk mempercepat penanganan apabila kondisi kekeringan semakin meluas.
Pemerintah Kabupaten Bima turut mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Petani juga disarankan menyesuaikan pola tanam dan memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering guna mengurangi risiko gagal panen.
#S1
