Kota Bima, Solusinewsntb.- Walikota Bima H. Muhammad Lutfi (HML) menghadiri rapat koordinasi para Inspektur Daerah seluruh Indonesia Tahun 2023 melalui virtual di Ruang Rapat Walikota, Rabu (25/1).
Dalam rapat itu, Wali Kota Bima didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris BPKAD, Kepala Dikpora, Kaban Kesbangpol, dan dihadiri oleh Kasat Reskrim Polres Bima Kota.
Rapat tersebut langsung bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kabareskrim Polri, para Gubernur, Bupati, Walikota, Inspektur Daerah se-Indonesia, Kapolda, Kajari, Kajati, dan Forkopimda se-Indonesia.
Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan, rapat koordinasi para inspektur ini sebagai wujud tindaklanjut 8 poin arahan bapak presiden pada acara rakornas beberapa hari lalu di Sentul, sekaligus penandatanganan MoU yang melibatkan 3 lembaga yakni Mendagri, Jaksa Agung dan Polri.
“Kegiatan hari ini terdapat 3 poin, pertama penandatanganan nota kesepahaman, launching aplikasi laporan apip, dan diskusi panel pengawasan pengelolaan APBD irjen kementerian keuangan, pendidikan ,kesehatan, dan bina keuangan daerah,” Ujarnya
Kata Tohir, peserta yang hadir secara langsung sebanyak 700 orang, terdiri dari irjen kementerian dan lembaga dan seluruh inspektur kab kota, dan peserta yang hadir secara virtual sebanyak 902 peserta, terdiri dari Gubernur, Bupati, Walikota, kejaksaan, polri, para inspektur daerah dan lainnya.
Sementara itu, Jaksa Agung RI Burhanuddin mengatakan, Mou iti dalam rangka mensinergikan langkah-langkah antara inspektorat, APH dan APIP.
Dari pelaksanaannya dalam menangani sebuah informasi dinilai dari APIP maupun APH, tapi yang utamanya bersinergi agar tidak menjadi gaduh, kemudian menjadi tekad kami dengan dibuatnya MoU.
“Kepada para kajati dan kajari, jangan lakukan sesuatu yang diluar tugas, saya juga inginkan adanya pengawasan dari masyarakat, buat laporan yang bisa dipertanggungjawabkan, yang penting subtansinya benar berbuat itu,”Ungkapnya
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya mengatakan, rapat koordinasi sekarang merupakan follow up dari rapat forkopimda se indonesia beberapa hari lalu di sentul yang dihadiri lebih kurang 4.500 peserta, terdiri dari gubernur, bupati, walikota, pimpinan DPRD, BPKP, dan jajaran forkopimda se indonesia.
“Ada beberapa poin yang perlu kita follow up, meskipun saat ini kita menganut desentralisasi sebagian, tetapi penanggung jawab terakhir pemerintah pusat dan daerah adalah bapak presiden,”katanya
Tito menambahkan, arahan presiden yang paling utama yakni pertumbuhan ekonomi harus tetap terjaga ditengah situasi global yang tidak menentu, pertumbuhan ekonomi saat sekarang 5,72 % suatu hal yang luar biasa, begitupun inflasi juga masih bagus diangka 5,51 %. Artinya kenaikan harga barang dan jasa masih minim.
Indonesia punya modal, modal utamanya adalah APBN dan APBD. APBN ditahun 2023 diproyeksikan sebesar 3.016 triliun yang bersumber dari pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan lain-lain. Dari 3.016 triliun, 814 triliun ditransfer ke daerah, baik dalam bentuk transfer dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus berbagai macam, dana insentif daerah yang berprestasi, dana otonomi khusus, dan lain-lain.
“Artinya, anggaran pemerintah merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi, ditengah ketidakpastian situasi ekonomi global hari ini, diharapkan kepada pemerintah daerah agar dalam penggunaan anggarannya betul-betul dimanfaatkan secara efektif dan efisien,” pintanya.
*S1
