Kota Bima, Solusinewsntb.- Pasca mendapatkan mandat dari Kemendagri untuk menjadi Penjabat Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT mengumpulkan seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bima dalam rangka rapat koordinasi program kerja di Ball Room Hotel Mutmainnah Kota Bima, Minggu (1/10).
Rapat koordinasi program tersebut dihadiri oleh Sekda Kota Bima, seluruh Staf Ahli, seluruh Asisten, seluruh Kepala Perangkat Daerah, seluruh Kabag dan kabid serta Camat se Kota Bima tersebut, Penjabat Wali Kota Bima paparkan sejumlah program prioritasnya selama 1 tahun kedepan.
Ir. H. Muhammad Rum menyampaikan, setelah melihat kondisi di lapangan beberapa hari terakhir dan menyerap serta mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat di sejumlah tempat.
Menurutnya, selama 1 tahun kedepan fokus mengurusi kebersihan kota, hewan ternak yang berkeliaran, sampah, kawasan tertib lalu lintas, perbaikan sarana dan prasarana rumah ibadah seperti tempat wudhu dan kamar kecil, dan lain-lain yang dianggap perlu dilakukan perbaikan.
“Saya minta OPD terkait tolong hal ini di optimalkan, dikeroyok. Begitu juga TPA di Oi Mbo kondisinya saat ini memprihatinkan, semua ini perlu dilakukan perbaikan,” ujarnya.
Bukan saja itu kata H. Rum , yang dikerjakan juga termasuk kebutuhan lain, karena ia melihat di kota saat ini masih kekurangan armada, ia sendiri sampai turun ke Panggi, Oi Mbo dan Manggemaci.
Di sana ia melihat sampah sampai ada yang dibakar dibantaran sungai karena telatnya petugas. Hal ini perlu adanya penambahan armada sampai ke tingkat kelurahan.
Kemudian di tempat umum perlu ditambahkan tempat sampah, karena kalau terlambat sampah diangkut akan percuma sampahnya pasti berserakan dan sia-sia. Ini pekerjaan tidak terlalu mahal, fokus disitu saja.
Hal lain yang disampaikan HM Rum pada kesempatan tersebut, menyangkut pelantikan pejabat tinggi pratama beberapa hari lalu oleh pejabat sebelumnya. Menurutnya, hal itu syah. Kita semua harus mengikuti keputusan yang syah.
“Jika memang ada peninjauan kembali, perlu adanya izin dari Mendagri. Pejabat yang dilantik harus melaksanakan keputusan yang sah. Kita harus jalani keputusan pejabat sebelumnya”. Tutupnya.
#S1
