Kota Bima, Solusinewsntb.– Ketidakharmonisan internal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bima kembali mencuat dalam proses pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026. Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan, secara tegas meminta Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Bima untuk mengevaluasi komposisi dan kinerja TAPD yang dinilai tidak solid.
Alfian menyebut, kekacauan data yang disodorkan TAPD menjadi hambatan besar dalam pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Ia menyoroti secara khusus Kabid Anggaran DPPKAD, Musleh, yang dinilai tidak memberikan data pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara akurat dan lengkap kepada sesama anggota TAPD.
“Saya harap Wali Kota atau Wakil Wali Kota bisa mengevaluasi kembali tim anggarannya. Terutama Kabid Anggaran Musleh yang tidak memberikan data yang akurat kepada rekan-rekan timnya, padahal itu menjadi acuan penting dalam pembahasan APBD antara Banggar dan TAPD,” tegas Alfian, Selasa (25/11).
Menurutnya, banyak ketidaksesuaian angka dalam dokumen APBD yang disajikan, sehingga Sekda, Kepala Bappeda, hingga Kepala DPPKAD kesulitan memberikan penjelasan saat pembahasan berlangsung.
“Ibu Sekda, Kepala Bappeda, dan Kepala DPPKAD mengakui kesulitan karena data tidak ada di laptop mereka. Laptop hanya dipegang sama Musleh. Mereka sampai plonga-plongo ketika ditanya Banggar,” ungkap Alfian.
Ia mengingatkan bahwa pembahasan APBD tersisa dua hari lagi, dan situasi ini mengancam kemampuan Pemkot Bima menuntaskan agenda pembahasan sesuai jadwal.
“Yang namanya tim itu harus kompak, satu bahasa dalam menjawab kebutuhan publik. Bagaimana bisa bersinergi dengan lembaga lain kalau internal TAPD saja jalan sendiri-sendiri. Ini bisa membuat hubungan eksekutif dan legislatif makin berseberangan,” tambahnya.
Alfian menegaskan, jangan sampai satu orang dalam struktur TAPD justru merugikan kepentingan masyarakat Kota Bima secara keseluruhan.
DPRD meminta langkah cepat dari pimpinan daerah agar proses pembahasan APBD 2026 tidak mengalami kebuntuan.
