Penurunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, saat memimpin Apel Gabungan yang dirangkaikan dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bima, penyerahan mobil pemadam kebakaran, serta bantuan rombong usaha bagi pelaku UMKM, di Halaman Kantor Wali Kota Bima, Senin (5/1/2026).
Wali Kota menjelaskan, dari sisi pendapatan daerah, Kota Bima pada 2026 hanya mampu menghimpun sekitar Rp716 miliar, atau turun Rp352 miliar dibandingkan pendapatan daerah tahun 2025 yang mencapai Rp1,069 triliun.
“Total pendapatan tahun 2026 sebesar Rp716 miliar, turun sebesar Rp352 miliar dibandingkan total pendapatan tahun 2025,” ungkapnya.
Di tengah penurunan pendapatan yang sangat tajam tersebut, Pemerintah Kota Bima justru dihadapkan pada lonjakan belanja pegawai. Hal ini terutama dipicu oleh pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu pada 2025.
Menurut Wali Kota, total kebutuhan gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu pada 2026 mencapai Rp142 miliar, atau meningkat sekitar Rp45 miliar dibandingkan kebutuhan gaji PPPK pada tahun sebelumnya.
“Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan realitas yang harus kita hadapi bersama,” tegasnya.
Dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas, Wali Kota menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih cermat, bijak, dan bertanggung jawab agar program prioritas pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu.
Menanggapi berbagai isu dan opini yang berkembang di masyarakat, Rahman menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima tetap berkomitmen melanjutkan sejumlah program strategis pada 2026. Di antaranya kelanjutan pembangunan ruang rawat inap RSUD Kota Bima dengan anggaran Rp32 miliar, pengadaan tanah pendukung proyek National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) sebesar Rp10 miliar, serta pengaspalan jalan tersebar senilai Rp5 miliar.
Selain itu, Pemkot juga mengalokasikan anggaran untuk drainase pendukung NUFReP sebesar Rp3 miliar, kelanjutan pembangunan Lapangan Serasuba sebagai bagian dari penataan kawasan wisata religi dan budaya sebesar Rp5 miliar, Program Keluarga Harapan (PKH) daerah Rp3 miliar, serta bantuan rumah layak huni sebesar Rp1,4 miliar.
“Hibah kelanjutan pembangunan Masjid Agung Al Muwahidin sebesar Rp2,5 miliar tetap kami anggarkan. Dukungan MTQ dari tingkat kelurahan hingga kota, honor guru ngaji, imam, marbot, serta gaji ketua RT dan RW tetap diberikan,” tegas Wali Kota.
Lebih lanjut, Rahman mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bima untuk berperan aktif menyampaikan informasi yang jujur dan berimbang kepada masyarakat terkait kondisi keuangan daerah.
“Kepada kurang lebih 8.000 ASN se-Kota Bima, saya imbau jadilah corong informasi pemerintah yang baik. Sampaikan bahwa kondisi keuangan daerah 2026 memang tidak mudah, namun pemerintah tetap berkomitmen bekerja keras, melayani, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
#S1
