Kabupaten Bima, Solusinewsntb – Anggota DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi PDI Perjuangan, Firdaus, mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera angkat bicara menyikapi perbedaan pendapat antara pihak legislatif dan eksekutif terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Firdaus menilai, sikap diam Sekda justru berpotensi memperpanjang polemik dan menimbulkan berbagai penafsiran di tengah publik. Padahal, Sekda memiliki peran strategis sebagai pengendali koordinasi anggaran sekaligus jembatan komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
“Sekda tidak boleh berdiam diri. Jika dibiarkan berlarut-larut, perbedaan pandangan ini bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di masyarakat,” tegas Firdaus, Sabtu (10/1).
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar publik memahami duduk persoalan sebenarnya dalam pembahasan APBD, mulai dari pembahasan, evalusia penyempurnaan dan pengesahan APBD.
Ia juga meminta pada Sekda untuk menjelaskan, sudah sejauh mana tahapan APBD.
Firdaus juga mengingatkan bahwa APBD merupakan instrumen utama pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap perbedaan pandangan harus segera diselesaikan melalui dialog yang terbuka, bukan dengan saling menunggu atau membiarkan isu berkembang tanpa klarifikasi resmi.
“APBD ini menyangkut kepentingan rakyat Kabupaten Bima. Jangan sampai persoalan komunikasi membuat masyarakat dirugikan,” ujarnya.
Ia berharap Sekda sebagai Kepala TAPD segera memberikan penjelasan resmi terkait substansi perbedaan pendapat yang terjadi, sekaligus langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyatukan persepsi antara legislatif dan eksekutif.
#S1
