Jakarta, Solusinewsntb.– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima melakukan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Kementerian Kesehatan guna membahas kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya tenaga kesehatan, untuk mendukung operasional rumah sakit baru yang tengah dipersiapkan Pemerintah Kota Bima.
Kunjungan yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, itu difokuskan pada upaya memastikan kesiapan sumber daya manusia sejalan dengan pembangunan fasilitas kesehatan yang direncanakan mulai beroperasi dalam waktu mendatang.
Dalam pertemuan dengan Kementerian Kesehatan, rombongan DPRD Kota Bima berkonsultasi dengan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM). Pembahasan mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, usulan formasi ASN, serta kemungkinan dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat layanan kesehatan di daerah.
Adapun saat bertemu dengan KemenPAN-RB, DPRD Kota Bima membahas kebijakan pengadaan ASN, mekanisme penetapan formasi, hingga kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menunjang operasional rumah sakit setelah beroperasi.
Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih mengatakan pembangunan rumah sakit tidak cukup hanya berfokus pada penyediaan gedung dan fasilitas penunjang. Menurut dia, ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai menjadi faktor penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
“Pembangunan rumah sakit harus berjalan beriringan dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat nantinya dapat berjalan secara optimal,” kata Syamsurih dalam keterangannya.
Ia menilai koordinasi dengan pemerintah pusat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan agar kebutuhan tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya dapat dipetakan secara tepat. Langkah tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pemenuhan formasi ASN yang dibutuhkan ketika rumah sakit mulai beroperasi.
Selain membahas kebutuhan tenaga kesehatan, DPRD Kota Bima turut mengangkat sejumlah isu lain, seperti sinkronisasi pembangunan fisik rumah sakit dengan aspek regulasi, penganggaran, dan dukungan kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan layanan kesehatan daerah.
Konsultasi tersebut, menurut DPRD Kota Bima, merupakan bagian dari upaya memastikan rumah sakit baru dapat beroperasi secara maksimal sejak awal. Kehadiran rumah sakit itu diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas.
DPRD Kota Bima berharap hasil konsultasi dengan Kementerian Kesehatan dan KemenPAN-RB dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Bima dalam menyusun kebijakan pemenuhan ASN dan tenaga kesehatan pada masa mendatang.
Dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai, rumah sakit baru tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima yang terus meningkat seiring perkembangan daerah.
#S1
