Ketua Komite Pendirian IAIN Bima, Prof. H Muhammad saat dihubungi media ini, Minggu malam 23 Februari 2025 mengungkapkan, dirinya baru saja menghadiri rapat koordinasi bersama Kementerian Agama. Dalam pertemuan tersebut, dibahas alih status 11 perguruan tinggi serta pendirian IAIN baru, termasuk di Bima dan Pangandaran.
“Pendirian IAIN Bima ini telah kami upayakan sejak tahun 2020 dan selesai pada tahun 2021. Sebanyak sembilan program studi sudah terakreditasi dan telah mendapatkan SK akreditasi. Namun, kendala utama selama ini adalah persoalan lahan di Kota Bima,” ungkap Prof Muhammad.
Ia menjelaskan, awalnya beberapa lokasi di Kota Bima telah disurvei, mulai dari lahan di belakang Kantor Brimob, Pacuan Kuda Sambinae, hingga di Kelurahan Oi Mbo dengan opsi hibah lahan milik Kementerian Kehutanan. Namun hingga kini, proses administrasi lahan belum juga rampung, SK tapal batas saja belum diterbitkan, apalagi sertifikat lahan.
“Pihak Pemkot Bima juga tidak memberikan kabar atau komunikasi mengenai progresnya dengan kami dan Komite,” imbuhnya.
Diakui Prof Muhammad, dalam rapat koordinasi tahun 2021 di Mandalika yang dihadiri oleh mantan Wali Kota Bima HM Lutfi, Sekda H Mukhtar, Kepala DLH Kota Bima serta sejumlah pejabat dari Kementerian Agama, akhirnya diputuskan untuk mencari alternatif lahan di wilayah terdekat.
Pada saat itu, pihaknya mengajukan permohonan ke Bupati Bima, tetapi tidak mendapat respons. Namun, setelah kepemimpinan baru di Kabupaten Bima, yakni Bupati Ady Mahyudi dan Wakil Bupati H Irfan, respons cepat diberikan dengan menawarkan lahan seluas 10 hektar yang telah bersertifikat dan berlokasi strategis di sekitar bandara, tepat di depan jalan raya.
“Pada Rakor kemarin, saya mempresentasikan kesiapan lahan di Kabupaten Bima, dan Kementerian Agama langsung menyetujui. Bahkan, semalam saya sudah berkoordinasi dengan Wakil Bupati Bima, H Irfan, yang menegaskan bahwa proses hibah lahan akan segera diproses agar tahun ajaran baru bisa dimulai,” jelasnya.
Prof Muhammad menambahkan, lahan di Kabupaten Bima adalah yang paling siap, sementara di Kota Bima belum ada kepastian. Jika terus menunggu Kota Bima, pembangunan tidak akan berjalan, dan yang dirugikan adalah masyarakat secara keseluruhan.
“Dengan adanya kepastian lahan di Kabupaten Bima, maka sembilan program studi yang telah terakreditasi bisa segera berjalan dan membuka penerimaan mahasiswa baru,” tambahnya.
#S1
