Kabupaten Bima, Solusinewsntb.- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kritik terhadap kualitas makanan yang disalurkan oleh dapur SPPG Mekar Baru Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Kritik tersebut bermula dari sebuah video yang beredar di media sosial Facebook melalui akun bernama Arif Emilia pada 31 Maret 2026.
Dalam unggahan tersebut, seorang penerima MBG bernama Emi Ernawati menyampaikan kekecewaannya terhadap makanan yang diterima. Ia menilai nasi yang dibagikan tidak layak konsumsi. Selain itu, dalam video tersebut terlihat makanan dibungkus menggunakan plastik, serta ada menu yang dicampur dalam satu wadah berupa nasi, daging, sepotong tahu, dan buah tanpa dilengkapi sayur.
Unggahan itu pun memicu reaksi publik, yang menilai penyajian makanan dalam program MBG seharusnya memenuhi standar kelayakan dan kebersihan, mengingat program tersebut dibiayai oleh anggaran negara.
Pemilik dapur SPPG Mekar Baru Oi Tui turut menjadi sorotan dalam kasus ini. Sejumlah pihak menilai penyedia makanan semestinya memastikan kualitas, kebersihan, serta kelayakan konsumsi sebelum didistribusikan kepada masyarakat.
Selain itu, pembagian makanan yang disebut dilakukan pada malam hari juga menuai kritik. Pasalnya, distribusi MBG diharapkan dilakukan tepat waktu agar manfaatnya dapat dirasakan optimal oleh penerima.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat. Oleh karena itu, publik menekankan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional dan sesuai standar, termasuk dalam hal penyajian makanan.
Akibat unggahan tersebut, kasus ini kini telah memasuki ranah hukum. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa persoalan ini tengah ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Bima Kota.
Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait laporan yang masuk, termasuk mendalami pihak-pihak yang terlibat serta duduk perkara sebenarnya dari kasus tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut program sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat. Publik berharap adanya evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
#S1
